NASIB KOTA PADANG

Mantan Ketua KAN Bunguih Dituntut 4 Tahun
PADANG, METRO
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suriati dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, menuntut mantan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bunguih Teluk Kabung, Basri Datuak Rajo, empat tahun penjara, Selasa (16/7). Basri dinilai jaksa bertanggungjawab atas kerugian negara miliaran rupiah, dalam kasus dugaan korupsi dana pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU Teluksirih.
Majelis hakim juga diminta agar terdakwa juga dipidana, denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara. Selain itu, dalam tuntutannya, jaksa mewajibkan terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp1,8 miliar. ”Kalau terdakwa tidak mampu membayar, hartanya disita untuk melunasi atau diganti dengan pidana penjara selama dua tahun,” kata JPU Suriati di depan majelis hakim Kamijon beranggotakan hakim M Takdir dan Perry Desmarera.
Dalam nota tuntutan dijelaskan, terjeratanya terdakwa Basri Datuak Rajo Nan Sati, berawal saat pelaksanaan pembebasan lahan dan jalan proyek PLTU 2×100 MW di Teluksirih, pada 2007. Karena yang mengetahui keadaan tanah adalah KAN Bungus Teluk Kabung, maka panitia pengadaan tanah. meminta bantuan tim advokasi yang dibentuk terdakwa untuk mendampingi tim dari Pemko Padang terkait pembebasan tanah.
Namun di tengah jalan, status tanah yang akan dibebaskan seluas 40 ha tidak jelas. Dari jumlah itu disepakati 20,5 ha diperuntukkan menjadi tanah ulayat, dibagi menjadi tiga persil di Nagari Teluk Kabung hingga dana untuk pembebasan lahan dicairkan oleh PT PLN. Hal itu akhirnya menjadi masalah dikarenakan tanah yang dibagi-bagikan termasuk dalam kawasan hutan lindung sesuai surat edaran dari Menteri Kehutanan.
”Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan lahan pembangunan PLTU. Hal ini berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang. dihadirkan selama persidangan,” tegas JPU.
Usai dibacakannya nota tuntutan kemarin, terdakwa menegaskan semua tuntutan JPU tidak benar. Untuk itu, terdakwa didampingi pengacaranya Doni, menanggapi nota tuntutan JPU yang akan dibacakan dalam sidang lanjutan pekan depan. ”Tanah bermasalah itu merupakan tanah ulayat nagari, bukan hutan lindung. Tuntutan JPU tidak benar. Saya akan menyampaikan tanggapan pembelaan dalam sidang depan,” tegas terdakwa. (ben)943455_472335276169904_47259027_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s